Header Ads

PropellerAds

Analisis TKD Berdasarkan Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah

www.desktopbackground.org

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah sudah keluar, kali ini Admin mencoba menganilisi dampak dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini terhadap tunjangan yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang akan diterima oleh Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Guru.

Pada Lampiran III Peraturan Gubernur tersebut diketahui bahwa Guru Pertama termasuk Kelas Jabatan 8 berjumlah 1498 orang, Guru Muda termasuk Kelas Jabatan 9 berjumlah 1635 orang dan Guru Madya termasuk Kelas Jabatan 11 berjumlah 1562 orang.

Gambar 1. Screenshot Lampiran III Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2018 tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya pada Lampiran VI, juga diterangkan terkait Nilai/Harga Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan tersebut

Gambar 2. Screenshot Lampiran VI Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2018 tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk Guru Pertama ditetapkan Harga Jabatan nya berada di angka 1280, Guru Muda di angka 1385 dan Guru Madya di angka 1960.

Angka-angka yang ada di Gambar 1 dan Gambar 2, merujuk ke Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan namanya, Peraturan Gubernur ini hanya sebatas menetapkan Kelas dan Nilai/Harga suatu jabatan saja, baik untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana. Berapa besar nominal rupiah yang akan diterima oleh masing-masing Pejabat sesuai dengan Kelas dan Nilai/Harga Jabatan belum diatur dan ditetapkan.

Selanjutnya kita akan menganalisa besaran Tunjangan Kinerja Daerah yang akan diterima oleh masing-masing PNS sesuai dengan Kelas dan Nilai/Harga Jabatan nya. Dalam menganalisa besaran tunjangan, Admin merujuk ke Permenpanrb Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

Permenpanrb No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Pasal 3 berbunyi pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai negeri didasarkan kepada :
  1. Tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi,
  2. Nilai dan kelas jabatan
  3. Indeks harga nilai jabatan
  4. Faktor Penyeimbang, dan
  5. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payment/Locality Pay Rate)  

Admin akan membahas faktor-faktor tersebut merujuk ke Permenpanrb tersebut :
1. Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (TCPRBI) :
2. Nilai dan Kelas Jabatan
3. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ)
IHNJ merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata), dimana IHNJ ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional Provinsi (UMRP). Untuk Upah Minimum Regional Provinsi Kalimantan Tengah, Admin merujuk ke Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rp. 2.663.435,5 setiap bulan.
Gambar 3. Screenshot Lampiran Permenpanrb No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Maka IHNJ untuk Provinsi Kalimantan Tengah = UMRP Kalteng / Nilai Rata-Rata = Rp. 2.663.435,5 / 338 = Rp. 7.879,98 (di Permenpanrb No 63, Pembagi atau Nilai Rata-Rata yang digunakan adalah 215, sedangkan Admin menggunakan 338, hal ini dikarenakan Kelas Jabatan Terendah dalam Peraturan Gubernur Kalteng No 50 berada pada Kelas Jabatan 3). Maka PNS JFT Guru memperoleh Tunjangan Kinerja sebesar :
Gambar 4. Perhitungan Rupiah Tunjangan Kinerja PNS JFT Guru
4. Faktor Penyeimbang
Faktor Penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melandaikan perbedaan penghasilan antara Pegawai Negeri kelas terendah dengan Pegawai Negeri kelas terendah (tanpa mengurangi hasil perhitungan point ke-3)
Gambar 5. Screenshot Lampiran Permenpanrb No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
5. Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payment/Locality Pay Rate)
Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang adil bagi Pegawai Negeri yang bekerja diberbagai Provinsi dengan tingkat kemahalan yang berbeda-beda, perlu ditetapkan Indeks Tunjangan Kinerja Daerah  Provinsi (ITKDP)
Gambar 6. Screenshot Lampiran Permenpanrb No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Dengan penerapan point 1, 3, dan 4 maka diperoleh Tunjangan Kinerja Provinsi sebagai berikut :
Gambar 7. Screenshot Lampiran Permenpanrb No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Demikian analisis Admin terkait dampak terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS khususnya Guru, dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga
Donasi Via PayPal Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain www.deblogs.id. Terima kasih.

Related Posts

Powered by Blogger.